Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkap tidak maksimalnya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Dia mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terhambat karena Dana Desa dirampok kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Natalis mengatakan KKB kerap mengancam kepala desa dan sekretaris saat mengetahui Dana Desa telah cair. KKB kemudian meminta dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.
“KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu,” tutur Natalis dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/11/2020).
Dia mengatakan pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa karena langsung ditransfer ke kepala kampung ataupun sekretaris kampung. Natalis menerangkan, pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah dan petugas keamanan. Sebab, kata dia, meski ada dana, namun tidak ada penjual senjata, maka KKB otomatis kehabisan amunisi dan senjata.
“Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi,” ujarnya.
Dia menerangkan, KKB sangat mudah mendapatkan senjata di Intan Jaya sehingga memicu gangguan keamanan. Natalis meminta agar jaringan penjualan senjata dan amunisi serta penyaluran Dana Desa dievaluasi untuk meredam situasi keamanan di daerahnya.
“Kita sangat apresiasi pihak keamanan Polri dan TNI yang telah berhasil membongkar jaringan penjualan senjata dan amunisi kepada KKB di Intan Jaya ini. Tentu ini sangat baik. Perlu pula dilakukan kontrol penyaluran Dana Desa,” terangnya.