Jakarta –
Sejumlah distrik di Papua belum melaksanakan pilkada karena terkait ketersediaan logistik. NasDem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkoordinasi dengan KPU daerah secepatnya.
“Kita akan meminta agar KPU RI untuk bisa secepatnya berkoordinasi dengan KPU di Papua dan KPU di wilayah kabupaten yang bersangkutan,” ujar Wakil Ketua Komisi II Fraksi NasDem Saan Mustopa ketika dihubungi, Kamis (10/12/2020).
Menurut Saan, KPU mesti menjelaskan kepada publik terkait kendala yang dihadapi, terutama soal logistik.
“KPU sampaikan juga ke publik di Papua bahwa penundaan itu semata-mata karena soal keterlambatan distribusi logistik dan itu (perlu) disampaikan,” tutur Saan.
Sementara itu, terkait pengamanan pilkada, Saan meminta pengawasan ekstra dari aparat keamanan. Apalagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih berkeliaran di Papua.
“Sisi pengamanan untuk pilkada di daerah-daerah yang ada potensi konfliknya terutama banyak separatisnya itu memang harus mendapatkan pengamanan yang ekstra. Itu kan terkait dengan keselamatan pemilih dan penyelenggara,” lanjut Saan.
Sebelumnya, KPU RI menyebut ada sembilan distrik di Papua yang belum melaksanakan Pilkada Serentak 2020 karena terkendala logistik. KPU Papua akan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat untuk tahap pemungutan suara susulan.
“Terakhir delapan distrik yang logistiknya tidak bisa terkejar. Kami masih menunggu informasi di sana. Karena KPU di sana, (KPU) Yahukimo maupun (KPU) Papua tetap berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu, apakah nanti akan ada rekomendasi dilakukan pilkada susulan di delapan distrik itu,” kata komisioner KPU RI Pramono Ubaid di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020).
Pramono menyebut saat ini tim dari KPU telah melaksanakan pengiriman logistik secara masif. Hasilnya, dari 51 distrik yang terkendala, kini hanya menyisakan delapan distrik di Yahukimo.
“Yahukimo sampai kemarin ada 51 distrik, kemudian sampai kemarin sore baru 21 distrik yang logistiknya terdistribusi. Tetapi pembaharuan informasi tadi pagi dilanjutkan pengiriman logistik secara besar-besaran,” ucapnya.
Selain Yahukimo, terdapat satu distrik di Kabupaten Yalimo yang juga mengalami kendala. “Di Kabupaten Yalimo ini ada kendala distribusi logistik di satu distrik, karena ada aksi pengepungan oleh massa untuk menolak distribusi logistik. Karena mereka menuntut agar pilkada dilakukan dengan cara noken,” ungkapnya.
(isa/gbr)