Said menjelaskan isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi, Aceh, Papua dan Papua Barat, bukan menjadi isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR RI. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI. Sebab, siapun tidak bisa memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan Provinsi lainnya.Pasalnya, ada ruang yang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.
“Kami berharap, tiga kata kunci yaitu, manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini menerangkan berakhirnya pelaksanaan dana otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan dana otsus.
Dalam dua puluh tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019. yang bersumber dari belanja pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 205,02 triliun.
Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 triliun pada tahun 2005-2019.
Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.
“Dengan melakukan modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, saya optimis kedepannya mampu memperbaiki pendekatan pembangunan Papua selama ini,” tuturnya.
Untuk itu, pembangunan Papua harus berbasis manusia (human development) yang ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua yakini, pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarana, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas. Misalnya Masing-masing kampung di Papua harus memiliki Sekolah dan Puskesmas yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya kira, SDM adalah kunci pembangunan Papua dimasa yang akan datang. SDM Papua adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya,” tuturnya.