Jakarta – Kepala Polda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw meminta pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua. Sebab isu ini menjadi salah satu komoditas yang kerap digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menarik perhatian dunia internasional agar bisa berpisah dari NKRI.
“Pemerintah harus bisa mengungkap kasus HAM masa lalu itu agar masyakat melihat secara objektif, siapa sebenarnya pelanggar HAM itu? Aparat atau mereka?,” kata Paulus kepada tim Blak-blakan detikcom, Jumat (12/2/2021).
Sebagai aparat yang telah 18 tahun bertugas di wilayah Papua, dia menyatakan OPM maupun KKB justru lebih banyak melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan anggota TNI/Polri. Tapi mereka selalu berteriak lebih nyaring dan menuduh aparat TNI/Polri lah yang melakukan kekerasan.
Di era media sosial seperti sekarang, mereka juga biasa memutar balikkan fakta atau membuat hoaks atas setiap kejadian sebagai tindak kekerasan oleh aparat TNI/Polri. Paulus Waterpauw mencontohkan, bila ada warga yang luka-luka karena kecelakaan lalu lintas pun mereka mengemasnya kemudian sebagai korban kekerasan oleh TNI/Polri.
“Jadi, mari semua pihak melihat persoalan Papua secara objektif. Kalaua ada pelanggaran HAM di masa lalu, ayo kita ungkap sama-sama,” ujarnya.
Sebetulnya, kata Paulus Waterpauw, ada 13 kasus pelanggaran HAM hingga 2014 yang telah disepakati untuk diselesaikan. Dari jumlah itu telah disepakati pula kasus mana saja yang ditangani oleh TNI/Polri (Kodam Cendrawasih / Polda Papua – Papua Barat), Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung. Kesepakatan itu dicapai saat Luhut B. Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan menggelar pertemuan di Jayapura pada 2015.
“Kami dari kepolisian mendapat tugas menangani tiga kasus, dan sudah selesai. Tinggal instansi lainnya, bagaimana? Jadi memang harus ada keinginan kuat untuk menyelesaikannya,” ujar Jenderal Bintang Dua kelahiran Fakfak, 25 Oktober 1963 itu.
Bila instansi lain yang mendapat amanat dapat menyelesaikannya secara hukum atau dalam bentuk lain, dia optimistis akan membuat persoalan lebih jelas. Sekaligus membuktikan bahwa pemerintah serius menyelesaikan persoalan HAM di Papua.
Pada bagian lain, Paulus Waterpauw membeberkan motif di balik bermunculannya kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Juga soal modus operandi, asal usul kepemilikan senjata mereka, hingga sinyalemen mereka dimanfaatkan untuk tujuan politik dan bisnis lokal. Simak selengkapnya di Blak-blakan detikcom, Senin (15/2/2021).
(jat/jat)