Liputan6.com, Jakarta – Polemik mengenai pemekaran daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat kembali mencuat. Tak heran, banyak pro dan kontra yang lahir dari pemekaran di Papua.
Terkait hal itu, Staf khusus Presiden Joko Widodo Billy Mambrasar mengatakan, pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting dilakukan. Ada beberapa faktor yang dilihat seperti sejarah, budaya, ekonomi dan pemerintahan sebagai dasar pendapatnya.
“Saya dalam posisi, yang pertama kondisi geografis Papua itu sangat luas sekali. Kedua, kompleksitas dari kondisi geografis tersebut. Dan ketiga, dengan catatan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya kita perbaiki,” kata Billy dalam Webinar dengan topik “Pemekaran Papua untuk Siapa?”.
Meski begitu, putera asli Papua ini menyadari ada pro kontra dalam pemekaran Bumi Cendrawasih itu. Seperti misalnya, pemekaran belum mendatangkan manfaat seperti yang diharapkan masyarakat Papua sendiri.
Yang muncul, kata dia adalah penciptaan kekuasaan baru dan raja-raja kecil, yang menimbulkan lebih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasan. Namun pada titik itulah menurutnya, perbaikan diperlukan.
Untuk itu, diakui Billy, pihaknya melibatkan generasi muda Papua dalam proses ini. Jangan lagi, proses pemekaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki nasib masyarakat Papua, dimonopoli tokoh-tokoh yang memanfaatkan ini.
Sedangkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menyebut, pemekaran bisa berdampak baik. Namun bila tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah.
“Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua,” ujar John.
Payung besar yang dimaksud, kata dia, adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.