Mahfud mengungkapkan ada tiga kelompok teroris di Papua. Dua kelompok adalah kelompok yang masih bisa diajak berdialog, namun satu kelompok teroris tidak dapat diajak diskusi. Terhadap mereka, pemerintah harus menghadapinya dengan tindakan tegas.
“Satu gerakan politik yang memang menyatakan saya ingin Papua begini, bahkan ada yang menyatakan Papua merdeka, ayo kita berembuk, kita pendekatannya kesejahteraan dan kedamaian. Yang kedua kelompok clandestine, clandestine juga kita ajak berembuk. Yang ketiga ini, yang kecil dan ada nama-namanya itu yang kita sebut teroris,” ungkap Mahfud.
Kelompok ketiga itulah menurut Mahfud yang disebut kelompok teroris karena sudah meresahkan masyarakat.
“Tindakan pengacauan itu meresahkan masyarakat merusak objek vital, nyembelih orang di tengah jalan, dokter dibakar pegawai KPU disembelih di tengah jalan. Nah yang gitu-gitu, apalagi bandara diganggu, pesawat dibakar, rumah orang dibakar sekolah dibakar, nah itu yang teroris memenuhi unsur UU Nomor 5 Tahun 2018,” kata Mahfud.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud, pendekatan dialog tidak lagi bisa dilakukan bagi teroris Papua, kini pemerintah juga mengambil langkah keamanan atau tegas.
“Kita tidak punya target pokoknya selama itu ada, aparat keamanan penegakan hukum akan terus bekerja,” terang dia.