JAKARTA – Pemerintah sedang membangun infrastruktur yang handal di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan indeks biaya, dan untuk mencapai pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (27/07/2021).
Pada tahun anggaran 2021, Kementerian PUPR Provinsi Papua memiliki anggaran sebesar Rp 61,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Rincian Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, pemukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar.
Menurut data saat ini, kemajuan fisik dan keuangan perluasan infrastruktur Papua pada tahun fiskal 2021 akan mencapai masing-masing 37,95% dan 41,06%.
Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun, untuk SDA sebesar Rp 543,27 miliar, jalan dan jembatan sebesar Rp 2,66 triliun, pemukiman sebesar Rp 312,23 miliar, dan perumahan sebesar Rp 228,83 miliar.
Sejauh ini, perkembangan aktual pembangunan infrastruktur Papua Barat tahun anggaran 2021 adalah 44,09% dan keuangan 42,9%.
Basuki mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan Papua adalah dengan membuka isolasi di daerah tersebut.
Selain itu, perlu ditingkatkan aksesibilitas dan komunikasi darat dan multimoda, misalnya dengan membangun jalan raya Trans-papua dengan total panjang 3.462 km.
Dari total panjang jalan tersebut, sejauh ini 3.446 kilometer jalan sudah tercover, yakni aspal 1.733 kilometer, jalan tak beraspal 1.712 kilometer, dan sisa belum tembus 16 kilometer.
Tahun ini jalan Transpapua sepanjang 139 km dan Papua Barat sepanjang 120 km, yang meliputi pekerjaan konstruksi baru, pembukaan jalan, dan perbaikan struktural atau jalan.
Selain itu, Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Papua dengan total panjang 1.098 km.
Hingga saat ini diaspal masing-masing sepanjang 931 km dan 756 km.
Tahun ini, jalan tol perbatasan Papua sepanjang 34 km sedang dibangun, termasuk gedung baru, pembukaan jalan, dan perbaikan struktural atau jalan.
Di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan tingkat konstruksi 8% yang selesai pada April 2022, dan PLBN Sota yang selesai pada 2020, termasuk fasilitas pasar.
Merenovasi sebanyak 179 sekolah dan organisasi keagamaan, 1 Perguruan Tinggi Nasional (PTN) dan 8 sarana olahraga di Papua untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, Kementerian PUPR juga memberikan pelatihan jasa konstruksi dengan mitra asli dari Papua dan Papua Barat.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, rekonstruksi Pasar Wouma Wamena akan selesai pada tahun anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar, dan 403 tempat usaha pasca konflik Wamena dengan anggaran sebesar Rp 138,6 miliar.
