Data terbaru perkembangan virus corona (COVID-19) di seluruh dunia per Minggu, 8 Agustus 2021 berdasarkan data dari worldometers.info, total kasus COVID-19 saat ini mencapai 203.002.516 kasus. Ada tambahan sebanyak 68.484 kasus dari laporan sebelumnya, Sabtu (7/8/2021). Sedangkan angka kematian bertambah 1.168 jiwa, sehingga totalnya menjadi 4.299.937 jiwa. Pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 60.355 orang, menjadi 182.367.682 orang. Sementara itu, total kasus aktif yang tersebar di berbagai negara totalnya menjadi 16.334.897 kasus. Amerika Serikat masih menempati peringkat teratas negara dengan kasus COVID-19 aktif tertinggi, yaitu 6.034.158 kasus. Sedangkan Indonesia masih menempati posisi ketujuh. Untuk diketahui, kasus aktif di Tanah Air mengalami penurunan, pada Jumat (6/8/2021) Indonesia menempati posisi keenam. Bagaimana kondisi terkini kasus COVID-19 di Indonesia? Bagaimana penanganannya? Apa solusi pemerintah untuk menghambat penambahan kasusnya? Bagaimana pelaksanaannya? Apa saran pakar untuk mengatasinya?
Jakarta, 8 Agustus 2021 – Pemerintah memperbarui data terkait kasus Corona di Indonesia. Hari ini dilaporkan ada tambahan 26.415 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Data perkembangan kasus COVID-19 ini disampaikan melalui Satgas Penanganan COVID-19, Minggu (8/8/2021). Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off pada pukul 12.00 WIB. Dengan tambahan 26.415 kasus, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 3.666.031 kasus. Dari jumlah tersebut, 474.233 merupakan kasus aktif. Kasus aktif artinya pasien yang masih dirawat akibat Corona.
Kabar baiknya, hari ini ada 48.508 orang yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total warga di Indonesia yang telah sembuh dari COVID-19 sebanyak 3.084.702 orang. Selain itu, ada 1.498 orang yang meninggal dunia pada hari ini, sehingga total angka kematian COVID-19 di Indonesia sebanyak 107.096 orang. Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 238.649 suspek yang dipantau. Untuk jumlah spesimen yang diuji sebanyak 166.764.
Bagaimana dengan percepatan vaksinasi? Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johny G Plate menyampaikan bahwa per Minggu, 8 Agustus 2021, tercatat sudah lebih dari 50 juta rakyat Indonesia menerima vaksin dosis pertama. Pemerintah pun mengapresiasi masyarakat yang sudah vaksinasi COVID-19. “Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 24 persen dari sasaran vaksinasi sebesar 208,2 juta orang,” kata Johnny G. Plate melalui pernyataan resmi, Minggu (8/8/2021). “Dari jumlah 50 juta orang yang sudah divaksinasi, 23,7 juta (11,4 persen) di antaranya, sudah mendapatkan vaksinasi lengkap atau dosis kedua,” Johny melanjutkan.
Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah, berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, seperti swasta dan komunitas. Selanjutnya, perlu ada percepatan vaksinasi untuk kelompok lansia.”Data hari ini juga menunjukkan, saat ini baru 22,8 persen lansia yang divaksinasi dosis pertama,” katanya. Hal itu diperlukan demi menekan risiko perburukan kondisi pasien. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dapat mengakselerasi pemerataan cakupan vaksinasi. Koordinasi antara dinas kesehatan, TNI, dan Polri dalam pendistribusian vaksin perlu diperkuat. “Kita memperbanyak pos atau sentra vaksinasi di kota-kota besar serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dari Indonesia,” katanya.
Menurut Nadia, strategi vaksinasi setiap daerah berbeda. Di kota besar, vaksinasi lewat kerja sama dengan swasta dalam pembukaan sentra vaksinasi. Kerja sama bisa dengan organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan organisasi alumni. Untuk pembagian vaksin, Kemenkes memakai tiga jalur, yakni dinas kesehatan provinsi, TNI, dan Polri. Dinas kesehatan provinsi menyalurkan vaksin ke dinas kesehatan kabupaten/kota, lalu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menambah pasokan vaksin. Dengan demikian, seluruh warga dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan vaksin. Namun, dia mengatakan saat ini vaksinasi COVID-19 diprioritaskan untuk daerah dan populasi rentan. “Sejauh ini vaksinasi masih diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dan populasi rentan dan secara paralel mengejar cakupannya secara nasional secara luas,” tukas Wiku.
Apakah PPKM Akan Diperpanjang Lagi?
Jelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada, Senin (9/8/2021), penambahan kasus COVID-19 di tanah air masih tergolong tinggi. Hal itu iterlihat dari penambahan kasus harian masih di kisaran 20 ribu-30 ribu orang per hari, dan angka kematian masih di atas 1.000 kasus per hari.
Sementara kasus kematian hingga kini masih tinggi dengan penambahan 1.498 orang, dan totalnya 107.096 orang. Kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan pun saat ini masih tinggi sebanyak 474.233 orang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penambahan kasus aktif COVID-19 di luar daerah Jawa-Bali. Terutama, dalam dua pekan terakhir yang peningkatannya sangat signifikan. “Selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat,” ujarnya dalam Rapat Terbatas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 di Istana Kepresidenan Bogor yang dikutip, Minggu (8/8/2021).
Jokowi menjelaskan, pada akhir Juli lalu penambahan kasus aktif di daerah luar Jawa-Bali hanya berkontribusi 34% kepada total penambahan kasus secara Nasional. Namun, di 6 Agustus kemarin naik signifikan dan berkontribusi di atas 50% dari total penambahan kasus baru nasional. “Di catatan saya, 25 Juli di luar Jawa-Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus naik menjadi 13.589 atau 44% dr total kasus baru secara nasional dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus, ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional,” jelasnya. Sejatinya memang PPKM Level 4 yang sebelumnya masih bernama PPKM Darurat sukses mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia. Catat saja per awal Juli ketika PPKM Darurat dimulai kasus pertambahan harian COVID-19 di Indonesia berada di angka 40 ribu kasus per hari bahkan sempat melesat hingga 50 ribu kasus per hari.
Perkembangan Penambahan Kasus COVID-19
Tercatat pada 19 Juli 2021 silam rata-rata pertambahan kasus COVID-19 dalam 7 hari terakhir mencapai angka 49 ribu sedangkan puncak pertambahan kasus COVID-19 harian terjadi di tanggal 14 Juli 2021 yang mencatatkan penambahan 54 ribu kasus COVID-19 dalam sehari. Sementara untuk saat ini angkanya sudah turun drastis menjadi hanya sekitar 30 ribu kasus per hari. Saat ini rata-rata pertambahan kasus COVID-19 harian dalam 7 hari terakhir berada di angka 33 ribu.
Meskipun demikian mayoritas penurunan terjadi di daerah luar Jawa Bali seperti yang sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu alasan, melesatnya kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menggunakan masker yang cukup buruk di luar Jawa-Bali. Tercatat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan menjaga jarak di luar Jawa-Bali cukup memprihatinkan. Pada periode PPKM Darurat hingga PPKM Level 4, tingkat kepatuhan di luar Jawa-Bali cukup rendah terutama di daerah Pulau Sumatra, Maluku, Kalimantan, hingga Sulawesi dimana beberapa provinsi di daerah tersebut masih banyak yang mencatatkan tingkat kepatuhan di bawah 76%. Sebagai perbandingan, DKI Jakarta dan Bali pada periode PPKM Darurat hingga berganti nama menjadi PPKM Level 4 terpantau terus membukukan tingkat kepatuhan yang tinggi yakni di atas 90% dalam menggunakan masker dan menjaga jarak, daerah-daerah lain di area Jawa juga tingkat kepatuhanya terus terjaga di antara level 76% hingga 90% sehingga tingkat penyebaran COVID-19 di daerah Jawa-Bali dapat ditekan. Selain itu tingkat vaksinasi di daerah Jawa-Bali juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi di luar sehingga keterlindungan masyarakat dan pembentukan herd immunity mulai terasa di daerah tersebut.
Menurut catatan Kemenkes, saat ini 94,52% masyarakat DKI Jakarta sudah paling tidak menerima 1 dosis vaksin COVID-19, di posisi kedua tentu saja diisi oleh provinsi Bali dimana 90,55% masyarakatnya sudah menerima paling tidak 1 dosis vaksin. Bandingkan dengan 3 posisi terbawah yang ketiganya diisi oleh daerah di luar Jawa-Bali yakni provinsi Papua, Maluku, dan Lampung yang hanya mampu memvaksinasi masyarakatnya masing-masing sebesar 14,09%, 11,71%, dan 9,55%. Harus diperhatikan adalah kasus kematian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Ini sejalan dengan masih banyaknya penambahan kasus baru positif COVID-19. Pada 7 Agustus 2021 jumlah pasien yang meninggal mencapai 1.588 orang sehingga total kematian menjadi 105.598 jiwa. Dengan kondisi ini, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran baik TNI/Polri, Menteri Kabinet Indonesia maju serta kepala daerah untuk gerak cepat merespons kondisi ini.
Salah satunya bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menurunkan angka kematian karena virus Corona ini. “Juga melibatkan IDI untuk pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” ujarnya dalam Rapat Terbatas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 di Istana Kepresidenan Bogor yang dikutip, Minggu (8/8/2021). Sementara itu, untuk mengendalikan penambahan kasus baru, Jokowi menekankan harus melakukan tiga hal penting. Pertama, mengendalikan mobilitas masyarakat setidaknya selama dua pekan. Kedua, merespons secara cepat hasil testing dan tracing agar orang yang telah terpapar virus tidak menularkan lebih luas lagi. Ketiga, menyiapkan tempat isolasi terpusat di semua daerah untuk pasien yang terpapar COVID-19. Tempat isolasi ini bisa menggunakan sekolah, balai, hingga gedung-gedung olahraga. “Ini pengalaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa yang bisa turun, 3 hal ini dilakukan,” tegasnya.
Presiden Jokowi memerintahkan Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera merespons kenaikan kasus COVID-19 di provinsi luar Pulau Jawa dan Bali. Pada 6 Agustus 2021 provinsi luar Jawa-Bali menyumbang 54 persen atau sebanyak 21.374 kasus. “Saya perintahkan kepada Panglima, Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam Kapolda, Danrem, Kapolres untuk secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan,” ujar Presiden Jokowi mengutip akun Youtube Setpres, Minggu (8/8/2021). Dalam paparannya Presiden Jokowi menyampaikan setidaknya ada lima provinsi yang mengalami kenaikan yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau. “Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari kamis,” katanya.
Kemudian pada Jumat, 6 Agustus 2021 tiga provinsi mengalami kenaikan kasus baru yaitu Sumut naik menjadi 22.892 kasus, Kepulauan Riau 14.993 kasus, Sumbar 14.712 kasus. “Yang turun saya lihat di dua hari kemarin Kaltim dan Papua tapi hati-hati ini selalu naik dan turun,” jelasnya. Jokowi pun memberi perhatian kepada provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana per 1 Agustus 2021, NTT masih pada 886 kasus. Lalu turun pada 2 Agustus 2021 menjadi 410 kasus, 3 Agustus 2021 sebanyak 8 kasus baru, 4 Agustus sebanyak 530 kasus. Namun pada 6 Agustus 2021 terjadi lonjakan kasus baru secara signifikan yang mencapai 3.598 kasus per harinya. “Yang perlu hati-hati NTT saya lihat dalam seminggu yang seperti angka-angka seperti ini harus direspon secara cepat,” tuturnya.
Respon Cepat TNI-Polri
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Fasilitas Isolasi Terintegrasi (FIT), yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (7/8/2021). Isoter dibangun agar masyarakat yang terpapar COVID-19 mudah dipantau. FIT merupakan tempat isolasi mandiri terpusat (Isoter) bagi masyarakat Sulsel, yang terpapar virus corona. Dalam tinjauannya, Kapolri melakukan interaksi langsung dengan dokter yang bertugas dan pasien yang dirawat di lokasi tersebut. Kapolri menekankan, Isoter merupakan lokasi isolasi mandiri paling efektif bagi masyarakat yang sedang terpapar virus corona. Menurut Sigit, tempat tersebut juga melindungi keluarga ataupun kerabat dari bahaya paparan COVID-19. “Alhamdulillah. Jadi pak Dokter kondisi peralatan disini ini harus disampaikan ke masyarakat bahwa ditempat Isoter itu enak dan itu pilhan yang baik buat keluarga. Daripada keluarga atau saudara ada yang terkonfirmasi karena kontak erat,” kata Kapolri.
Selanjutnya Kapolri mengimbau, kepada masyarakat untuk segera menuju fasilitas Isoter apabila dalam test laboratorium dinyatakan positif terjangkit virus corona. Nantinya, warga bakal diperlakukan dengan baik untuk menjalani isolasi mandiri hingga dinyatakan sembuh dari COVID-19. “Lebih baik begitu positif langsung ke Isoter. Ini harus disampaikan ke masyarakat,” ujar Kapolri. Dalam interaksinya, Kapolri menanyakan kepada seorang pasien terkait dengan fasilitas dan kondisi di tempat Isoter tersebut selama berjuang untuk sembuh dari virus corona. Pasien yang seorang perempuan itu menjawab bahwa seluruh fasilitas di tempat Isoter tersebut sangat baik dan nyaman. Ia juga mengaku atas inisiatif sendiri datang ke Isoter tersebut. “Alhamdulillah selama ini bosan itu tidak ada, karena fasilitas makanan bagus, saya tambah sehat. Atas keinginan sendiri dan mendengar informasi kalau di sini disediakan tempat isolasi untuk pasien covid seperti saya,” ucap pasien tersebut.
Selanjutnya, Kapolri juga berinteraksi dengan seorang Dokter untuk menanyakan kondisi para pasien yang dirawat di Isoter tersebut. Pasalnya, masyarakat yang menjalani isolasi kandiri di tempat itu jauh lebih membaik. “Alhamdulilah pasien semua sembuh. Kemarin ada 1 orang yang bergejala sedang sampai saturasinya turun 91 persen kita rujuk ke Rumah Sakit (RS),” tutur Dokter tersebut saat menyampaikan perkembangan ke Kapolri. Lalu Kapolri meminta kepada Dokter tersebut untuk mempertahankan kualitas dan fasilitas yang sudah baik di tempat Isoter tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada Pemprov Sulsel berupa oksigen konsentrator dari Presiden Jokowi. Hal itu untuk membantu penanganan pasien COVID-19.
Program FIT bekerjasama dengan lembaga pemerintah, Kementerian dan BUMN yang memiliki sarana gedung diklat, diantaranya, Asrama Haji Sudiang, Kemenag, yang memiliki 1.500 tempat tidur, BPSDM Provinsi Sulsel, Balai Diklat BPK RI, Gedung Diklat PLN Makassar, Gedung Sentra Pendidikan Bank BRI, Gedung LPMP Sulawesi Selatan, Gedung Puslatbang HMP LAN, Gedung Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Gedung PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Gedung Diklat PUPR Wilayah VII Makassar dan Gedung BBPKS Regional V Makassar. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta petugas tenaga tracer atau pelacak menelusuri kontak erat pasien COVID-19 secara aktif. Hal itu disampaikan Hadi saat rapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan COVID-19, di Gedung Pemerintah Kabupaten Sleman, Minggu (8/8/2021). “Tenaga tracer harus melaksanakan tracing kontak erat serta pemantauan kondisi dan dukungan obat bagi para pasien yang isolasi mandiri,” ujar Hadi lagi.
“Selanjutnya jika menemukan kasus positif maka segera laksanakan swab antigen, kemudian arahkan untuk melakukan isolasi terpusat,” sambung dia. Adapun tenaga tracer dari TNI dan Polri meliputi, Badan Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Dalam kesempatan itu, Hadi juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap elemen berupaya menurunkan indeks mobilitas masyarakat, termasuk memasifkan testing, tracing dan treatment (3T). Selain itu, lanjut dia, perkembangan kesehatan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang berada di fasilitas isolasi terpusat agar terus dipantau. “Selain memantau pasien yang berada di isolasi terpusat, pelaksanaan vaksinasi juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan guna membentuk herd immunity bagi masyarakat Sleman,” kata Hadi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menargetkan seluruh warga DKI Jakarta bisa menerima vaksin Covid-19 paling lambat 17 Agustus agar menjadi kado kemerdekaan RI. Hal ini terkait program Vaksinasi Merdeka pada 1 Agustus hingga 17 Agustus. “Harapan kami nanti 17 Agustus 2021 DKI Jakarta memberi kado kemerdekaan berupa seratus persen warganya sudah divaksin COVID-19,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).
Lewat program vaksinasi merdeka ini, Polda Metro Jaya mendirikan 687 gerai vaksin di 900 RW yang ada di wilayah Jakarta. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan, relawan dan mahasiswa, pengurus RT/RW sampai ibu PKK turut dilibatkan. Setelah lima hari pelaksanan vaksinasi, Yusri menyebut ada 94,32 persen warga DKI Jakarta sudah mendapatkan suntikan vaksin. “Data terbaru pada hari kelima, warga DKI Jakarta yang telah divaksin COVID-19 dosis pertama 94,32 persen,” ujarnya. Yusri juga mengklaim bahwa antusiasme masyarakat Jakarta terhadap program vaksinasi merdeka terbilang tinggi. Misalnya saja di Gerai 523 Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tercatat, hingga hari kelima pelaksnaan, ada 285 warga yang melakukan vaksinasi di gerai tersebut. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan ada 10 juta orang di ibu kota tervaksinasi dalam dua pekan ke depan.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mewanti-wanti penyelenggara vaksinasi untuk memperbaiki dan mematuhi teknis pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Hal itu dikatakan guna merespons ‘chaos’ yang terjadi kala vaksinasi di Gedung Olahraga (GOR) Serbaguna Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/8/2021) lalu. Antusiasme warga yang tinggi untuk divaksin tidak diimbangi dengan kesiapan panitia, akibatnya warga yang datang membludak dan tidak mematuhi jaga jarak. “Kembali kami imbau pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksana teknis program vaksinasi untuk memperhatikan detail-detail teknis seperti ini, dan semoga tidak terulang lagi di daerah manapun di Indonesia,” kata Wiku, Kamis (5/8/2021). “Hal ini bertujuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan termasuk klaster COVID-19 yang baru,” imbuhnya.
Kondisi ricuh vaksinasi Presisi Polri di GOR Serbaguna Pancing Selasa lalu (3/8/2021) sempat beredar di sosial media. Dalam video berdurasi 9 detik itu terlihat segerombolan warga menyemut di depan pagar pembatas aula GOR dan serentak berteriak “buka, buka, buka”. Kegiatan itu diketahui sempat dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang didampingi sejumlah petinggi Polda Sumut. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar provinsi memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin COVID-19. Selama ini, katanya, provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke daerah dengan daftar alokasi ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi,” kata dia dalam jumpa pers virtual, Rabu (4/8/2021).
“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi. Kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” ucapnya. Sejauh ini, lima daerah di Jabar memiliki cakupan vaksinasi tinggi, yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor. Sedangkan, daerah yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mulai memikirkan skema hibah untuk memenuhi target vaksinasi nasional di samping stok vaksin yang mulai menipis. Salah satunya, memanfaatkan Indonesia sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. “Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).
Kasus COVID-19 di Indonesia Belum Terkendali
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan kalau situasi pandemi COVID-19 di tanah air masih belum terkendali. Hal itu tercermin dari positivity rate Indonesia masih di atas 5%. Angka itu menunjukkan paparan virus corona penyebab COVID-19 sangat tinggi. Selain itu, mayoritas kasus infeksi juga tidak terdeteksi bahkan diperkirakan sekitar 1 juta kasus selama masa PPKM.
“COVID-19 di Jawa dan Bali sendiri situasinya masih serius setidaknya sampai awal September. Tren di Jawa dan Bali ini sudah masuk ke perdesaan dan tingkat kematian di desa meningkat 10 kali lipat,” kata Dicky, Minggu (8/8/2021). Bahkan, dengan kecenderungan masyarakat mengobati sendiri ketika menderita sakit telah berimbas pada potensi kasus COVID-19 yang tidak terdeteksi semakin besar. Dicky menyebutkan potensi jumlah kasus infeksi bergejala dan tidak bergejala bisa mencapai 70%.
Sementara estimasi kasus infeksi berdasarkan basis data kematian, Dicky menyebutkan pada 5 Agustus 2021 ada 1.739 kematian. Berdasarkan penghitungannya, 21 hari sebelumnya atau 15 Juli ada potensi kasus mencapai 216.024 kasus. Pada tanggal tersebut, kasus tercatat 56.757 orang, artinya ada gap 159.267 kasus yang berpotensi tidak tercatat. “Ini yang menjadi gapnya, dan kasus 216 ribu itu berkontribusi pada kematian 1.739 orang, karena ada kasus yang tidak terdeteksi itulah yang membuat tingginya kematian, karena keterlambatan dan yang lainnya,” ujar dia.
Sedangkan ketika 27 Juli angka kematian mencapai 2.069 kasus, maka kemungkinan ada sebanyak 257.018 kasus pada 6 juli 2021. Padahal di hari tersebut, kasus tercatat 31.189 orang. Artinya ada 225.829 kasus yang tidak terdeteksi. “Dalam konteks Indonesia penurunan BOR di RS menjadi petanda yang baik dan harus direspons dengan program 3T dan tracing yang masif karena kasus infeksi sebagian besar ada di rumah dan pemukiman,” kata Dicky.
Dengan kasus COVID-19 yang masih belum terkendali, ada dua hal yang bisa terjadi, yakni meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Dicky mengatakan angka kesakitan masih banyak yang tidak terdeteksi, sehingga angka kematian bisa lebih banyak dari sekarang. “Kemudian yang paling dikhawatirkan adalah ketidakmampuan kita dalam mengendalikan penyebaran virus ini akan membuat potensi besar lahirnya varian baru yang made in Indonesia yang merugikan kita dan dunia,” kata dia.
Strategi utama saat ini menurutnya masih berupa 3T (testing, tracing, treatment), protokol kesehatan, dan vaksinasi yang masif di semua daerah secara konsisten dan merata baik di Jawa dan Luar Jawa. Penerapan PPKM, menurut dia, bersifat staretgi tambahan yang harus dipertimbangkan penempatannya dengan bijaksana. “Penerapan PPKM itu ongkos sosial, ekonomi, politiknya besar dan konsekuensinya besar. Kalau diterapkan harus ada program menunjang, ini yang membuat PPKM kalau dilakukan harus ada insentif pada kelompok rawan. Ketika diberhentikan pengendalian harus tetap jalan seperti 3T, 3M, dan vaksinasi, dan ini masih menjadi PR,” ujar Dicky.
Pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 selama 1,5 tahun terakhir. Namun, hingga kini, angka kasus COVID-19 justru kian tinggi dengan kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan mencapai 497.824 orang dengan rata-rata keterisian tempat tidur rumah sakit (RS) alias angka BOR untuk COVID-19 di level 53%.
Dalam beberapa pekan terakhir pun, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat demi menurunkan laju penularan melalui penerapan PPKM. Dicky mengatakan, pengendalian pandemi COVID-19 perlu strategi mitigasi yang kuat, terutama di luar Jawa dan Bali.
Dia mengatakan, saat ini positivity rate Indonesia masih di atas 5%. Itu artinya situasi pandemi masih tidak terkendali dan paparan virus corona penyebab COVID-19 sangat tinggi. Selain itu, mayoritas kasus infeksi juga tidak terdeteksi bahkan diperkirakan sekitar 1 juta kasus selama masa PPKM. “COVID-19 sudah mulai ke daerah luar Jawa dan Bali, tapi di Jawa dan Bali sendiri situasi masih serius setidaknya sampai awal September. Tren di Jawa dan Bali ini sudah masuk ke perdesaan dan tingkat kematian di desa meningkat 10 kali lipat. Artinya ya anjuran pak Presiden (Joko Widodo) buat 3T (testing, tracing, treatment) sudah tidak bisa hanya dalam imbauan, harus satu yang mengikat dan wajib dan dipantau ketat,” kata Dicky lagi.
Dengan kasus COVID-19 yang masih belum terkendali, ada dua hal yang bisa terjadi, yakni meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Dicky mengatakan, angka kesakitan masih banyak yang tidak terdeteksi, sehingga angka kematian bisa lebih banyak dari sekarang. “Kemudian yang paling dikhawatirkan adalah ketidakmampuan kita dalam mengendalikan penyebaran virus ini akan membuat potensi besar lahirnya varian baru yang made in Indonesia yang merugikan kita dan dunia,” kata dia.
Strategi utama saat ini, menurut Dicky, masih berupa 3T, protokol kesehatan, dan vaksinasi yang masif di semua daerah secara konsisten dan merata baik di Jawa dan Luar Jawa. Penerapan PPKM, lanjut dia, bersifat strategi tambahan yang harus dipertimbangkan penempatannya dengan bijaksana.
“Penerapan PPKM itu ongkos sosial, ekonomi, politiknya besar dan konsekuensinya besar. Kalau diterapkan harus ada program menunjang, ini yang membuat PPKM kalau dilakukan harus ada insentif pada kelompok rawan. Ketika diberhentikan, pengendalian harus tetap jalan seperti 3T, 3M, dan vaksinasi, dan ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah),” pungkas Dicky.
Agenda Vaksinasi dan Disiplin Patuhi Prokes
Keberhasilan memutus rantai penyebaran COVID-19 bergantung terhadap agenda vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar tergantung vaksinasi dan disiplin masyarakat mengikuti protokol kesehatan.
Sebab sudah terlihat pola yang jelas bahwa ketika kegiatan masyarakat dilonggarkan, ekonomi tumbuh positif. Tapi, pemerintah baru bisa mengambil kebijakan pelonggaran dengan catatan kasus COVID-19 melandai. Artinya, sukses penanganan pandemi COVID-19 akan menentukan pemulihan ekonomi.
Jika PPKM berhasil menurunkan kasus COVID-19, ekonomi nasional bisa kembali pulih. Tentu perekonomian akan menuju normal. Tapi untuk akselerasi ke depan, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 harus dapat dijalankan dengan baik. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit dipangkas. Investasi digenjot, khususnya yang menyerap tenaga kerja.
Karena itu diharapkan semua kalangan harus bekerja keras memutus rantai penyebaran pandemi ini. Anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional harus digunakan secara efektif.
Sementara itu, faktanya PPKM mampu menurunkan kasus harian COVID-19. Salah satu bukti, sekarang keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) bagi pasien COVID-19 mengalami penurunan.
Pemerintah memang memahami perasaan sebagian masyarakat yang keberatan dengan PPKM ini. Tetapi harus diingat bahwa pemerintah melakukan ini dalam rangka menyelamatkan jiwa dan nyawa manusia. Harus diakui pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap PPKM.
Buktinya, sudah ada kelonggaran yang kebijakan selanjutnya diserahkan sepenuhnya sesuai karakteristik masing-masing daerah. Itu sebagai bentuk upaya pemerintah mendengarkan dan memberikan kelonggaran untuk masyarakat dari golongan sangat membutuhkan. Maka dari sisi ekonomi masih bisa bergerak. Apalagi mengingat bahwa Indonesia maupun negara-negara lain di dunia masih perang melawan COVID-19.
Sehingga, aktivitas kerumunan orang dalam aksi demonstrasi saat situasi sekarang ini tidak bisa dibenarkan karena berpotensi membahayakan diri dan orang lain. Negara tidak mengizinkan untuk berkerumun. Karena PPKM skala 4 itu dibuat dalam rangka mengendalikan kerumunan, mengendalikan mobilitas, sehingga diharapkan kasus COVID-19 bisa turun. Lalu Indonesia menjadi makin maju pemulihannya termasuk ekonominya. Semoga! (EKS/berbagai sumber)
Sumber : PON Papua jadi referensi WSBK Mandalika untuk penanganan Covid-19