Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginginkan ada pendekatan berbeda dalam penanganan konflik Papua. Dia tak mau mengedepankan pendekatan militer seperti peperangan, melainkan pendekatan sosial yang humanis. Angin segar penanganan kasus di Papua ?
Jakarta – (10/11/2021). Boleh jadi ungkapan Andika ini merupakan angin segar bagi semua pihak. Menanggapi itu, Mabes Polri menyatakan juga tengah menyusun pola terbaik dalam menangani masalah di Papua. Sinergitas dengan TNI akan tetap berlanjut untuk menciptakan situasi yang kondusif.
“Kita akan koordinasi lanjut nanti dengan TNI untuk susun pola yang terbaik selesaikan Papua,” kata Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto saat dikonfirmasi, Rabu (10/11).
Imam mengatakan, Satgas Nemangkawi masih memiliki masa kerja sampai Desember 2021. sejauh ini Satgas masih bekerja sesuai standar operasi awal hingga masa tugasnya berakhir.Pola operasi baru akan ditentukan pada awal Januari 2022 saat masa operasi satgas diperpanjang. “Tentunya dengan pola yang akan kita rumuskan Desember nanti bersama TNI,” imbuh Imam.
DPR RI melalui Rapat Paripurna baru saja mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Meskipun hanya akan bertugas selama 13 bulan, Komisi I DPR meyakini bahwa Andika dapat bekerja maksimal.
“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalanankan tugas dan fungsinya,” ujar Anggota Komisi I DPR Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (9/11).
Saat uji kelayakan, Dave mengungkap, Andika memaparkan visi misinya dengan judul ‘TNI adalah Kita’. Ini merupakan judul yang sederhana tetapi memiliki makna yang dalam dan juga nilai yang luas.
Isu Papua
“Beliau konsen terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan ke depan, seperti isu-isu hankam. Yang paling berat saat ini untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ungkapnya.
Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan hal itu dibahas melebihi waktu yang diberikan. Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eskalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.
“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk suplai dana. Mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam. Jadi, ada juga kasus korupsi yang (uangnya) digunakan untuk membiayai pertempuran di Papua. Ini membuat permasalahan jadi berlarut-larut tak ada hentinya,” katanya.
Oleh karena itu, kata legislator Partai Golkar ini, yang menjadi salah satu kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana. Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, khususnya pangkalan-pangkalan Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan.
“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak yang kosong,” imbuhnya.
Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua. Seperti misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata.
“Itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur. Kita harus meningkatkan kemampuan SDM, dan harus berani investasi juga di research and development,” pungkasnya.
Diketahui, Komisi I DPR menyetujui Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.
“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR, Sabtu (6/11). Legislator Partai Golkar ini menuturkan bahwa persetujuan Komisi I DPR terhadap Andika Perkasa menjadi Panglima TNI lantaran telah melakukan rapat internal.
Meutya menambahkan, proses selanjutnya DPR menggelar rapat paripurna pada Senin (8/11) untuk menyetujui Andika Perkasa ditetapkan sebagai Panglima TNI, sebelum selanjutnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Andika Perkasa resmi menjadi Panglima TNI setelah disetujui DPR dalam Rapat Paripurna. Dia merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi.
Andika Perkasa resmi menjadi Panglima TNI setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Senin, 8 November 2021. Andika akan menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi tercatat sudah memasuki masa pensiun.
Andika merupakan satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Pada Sabtu, 6 November 2021, Andika telah mengikuti fit and proper test calon Panglima TNI.
Setelah pengesahan, Andika Perkasa bakal dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. Pelantikan biasanya dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Janji 100 hari kerja Andika
Berikut ini janji 100 hari pertama kerja Andika; Pertama, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, meskipun hanya setahun menjabat. Kedua, menjadikan TNI sebagai lembaga yang profesional. Ketiga, berkomitmen untuk tidak terlalu masuk ke dalam ranah lembaga sipil. Ia menegaskan TNI akan berpegang pada perundangan dan tupoksinya saja. Keempat, Memastikan sinergitas TNI-Polri tetap terjaga.
Andika diketahui hanya menjabat sebagai Panglima TNI dalam 400 hari hingga masa pensiunnya. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan jika Andika hanya bisa menjabat selama satu tahun. Sebab, kata dia, Andika tetap memenuhi persyaratan karena menjabat sebagai kepala staf.
Wacana perpanjangan masa jabatan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini Presiden Joko Widodo akan memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI selama dua tahun. Andika diperkirakan pensiun pada usia 60 tahun atau pada 2024. Ia mengatakan perpanjangan masa jabatan Andika bisa ditempuh lewat dua cara yaitu secara pribadi atau penerbitan peraturan presiden (perpres) untuk mengubah masa aktif perwira tinggi TNI hingga 60 tahun. “Saya yakin (masa jabatan Andika) akan diperpanjang,” kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 8 November 2021.
Plus Minus Andika
Sisi plusnya ialah Andika dianggap mampu memimpin TNI dengan baik selama menjadi KASAD. Menurut Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, hal itulah yang bisa memuluskan langkah Andika menggantikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Panglima TNI Hadi Tjahjanto sendiri akan pensiun pada November 2021. “Jika situasi politik memanas jelang Pilpres 2024, Andika punya kans lebih kuat menjadi Panglima TNI,” kata Khairul.
Adapun sisi minusnya ialah Andika hanya memiliki waktu singkat jika menjadi Panglima TNI baru. Sebab, jenderal kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu akan pensiun pada 2022. Dengan demikian, Jenderal Andika Perkasa hanya memiliki waktu setahun jika ditunjuk menjadi Panglima TNI sekarang.”Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi Presiden Jokowi,” ucap Khairul.
Menurut Khairul, Andika Perkasa belum tentu bisa bekerja sangat maksimal dengan durasi pendek. “Dalam waktu setahun memimpin TNI, belum tentu ada gebrakan baru dari Andika Perkasa,” ucap Khairul.
Lebih sinergi dengan Polri
Jenderal TNI Andika Perkasa optimis sinergitas TNI-Polri akan lebih bagus jika menjabat jadi calon panglima TNI. Hal tersebut disampaikan Andika usai melakukan fit and proper tes di DPR, Jakarta Pusat. “Harus, harus lebih bagus,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Mabes Polri yakin penunjukan Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI merupakan pilihan terbaik Presiden Jokowi.
“Ya tentunya pilihan Presiden itu yang terbaik,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Menurut Argo, sinergitas TNI-Polri akan terus terjaga siapa pun Panglima TNI yang nantinya akan menjabat. “Dan dari kepolisian itu tidak ada masalah siapa pun Panglimanya, kita tetap sinergitas terjaga dan terjamin ya,” tegas Argo
Kenal Lama Kapolri
Sinerni TNI Polri akan lebih solid mengingat Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku sudah mengenal lama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Terus terang saya kenal Bapak Kapolri sudah lama sekali. Jadi beliau ditunjuk sebagai Kapolri, ini justru sangat amat membantu lah dukungan kerja sama kita,” ujar Andika.
Dalam pertemuan saat Andika menjabat sebagai KSAD, juga mengucapkan selamat kepada Sigit yang telah mengemban amanah sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Ia meyakini, kepimpinan Listyo akan membawa Polri semakin efektif dalam melakukan tugasnya. “Saya yakin di bawah kepemimpinan Kapolri, Polri akan bisa bekerja lebih efektif lagi,” katanya.
Andika mengatakan seringnya pertemuan TNI-Polri dilakukan, lebih membahas ide yang mempererat hubungan antara Polri dan TNI AD, yang sebetulnya selama ini sudah terjalin. Kerja sama yang sudah terjalin, misalnya adalah mengundang perwira Polri belajar di TNI AD selama enam bulan. Kegiatan ini diyakini bisa menguatkan hubungan dan jaringan satu sama lainnya. “Karena saya menyadari, kerja kita di lapangan pada saat kami menjabat, di level apa pun, misalnya kita mulai dari level komandan kodim, kalau di Polri Kapolres, itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kerja kita di lapangan kalau kedua pejabat tersebut bersinergi.
14 LSM Tolak Andika
Empatbelad (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak Andika sebagai Panglima TNI.
Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai penunjukan Andika bermasalah karena ia dinilai memiliki jejak gelap terkait dugaan pelanggaran HAM. Andika pernah dikaitkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam.
“Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius,” kata Hussein Ahmad dalam keterangan tertulisnya. Hussein menilai keputusan Jokowi memilih Andika mencerminkan sikap mantan wali kota Solo tersebut yang tak berkomitmen dengan penegakan HAM. Ia pun mendesak Komnas HAM menguji peran Andika dalam pembunuhan Theys Eluay.
Hussein dan koalisi LSM juga menyoroti harta kekayaan Andika yang dinilai fantastis. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Andika mencapai Rp179,9 miliar. Sejumlah tanah Andika dalam bentuk hibah tanpa akta.
“Terlebih lagi Jenderal Andika Perkasa disebut belum pernah melaporkan LHKPN sebelumnya padahal kapasitas yang bersangkutan adalah pejabat tinggi negara,” tutur Hussein.
Andika Tercatat Punya Tanah di AS dan Australia Hasil Hibah Tanpa Akta Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid menyoroti persoalan yuridis dalam penunjukan Andika sebagai calon Panglima TNI.
Usman menyebut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara memerintahkan agar pertahanan negara harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan. Hal ini juga menjadi alasan bagi presiden untuk merotasi Panglima TNI dari tiga matra secara bergantian.
Di sisi lain, kondisi Laut China Selatan yang memanas dalam beberapa waktu terakhir semestinya menjadi pertimbangan Jokowi. Calon Panglima TNI yang diajukan, kata Usman, semestinya memiliki cakrawala pengetahuan mengenai pertahanan kelautan.
Ketimbang Andika, Usman dan Koalisi LSM lebih sepakat jika sosok yang menjadi Panglima adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. “Semestinya presiden mengangkat Kepala staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru,” ujar Usman.
Sebelumnya, Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ke DPR, Rabu (3/11). Jokowi telah menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas penunjukan itu.
Apa adanya
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa mengungkapkan harapannya agar masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya. Pernyataan itu disampaikan Andika saat membuka penyampaian visi misi dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR.
“Saya ingin masyarakat kita sesuai kewajaran yang saya jalani dulu, saya ingin masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya,” kata Andika di hadapan para anggota dewan.
Lebih lanjut, jenderal bintang empat TNI AD itu mengaku tak ingin masyarakat berharap terlalu tinggi pada TNI. Andika ingin masyarakat melihat TNI dengan proporsional, dengan kelebihan dan kekurangan.
Menurut dia, masyarakat boleh saja berharap TNI agar profesional. Namun, katanya, itu adalah sebuah proses yang terus pihaknya bangun.
“Saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi, karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, semuanya. Inilah kita,” ucap dia.
Meski begitu, kata Andika, dengan segala kekurangan, tidak berarti TNI tidak bisa melakukan apa-apa. Ia meyakinkan bahwa TNI tetap bisa melalukan banyak hal dengan cara berbeda.
Lebih lanjut, soal misinya, Andika tidak ingin TNI keluar dari tugas sesuai amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap tumpah darah bangsa dan negara.
PR Andika
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi membeberkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa jika sudah resmi menjadi panglima TNI. Fahmi menyebut sejumlah tantangan itu mulai dari alutsista sampai sistem pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan.
Hal itu ia ungkapkan merespons surat presiden (surpres) usulan calon Panglima TNI baru pengganti Marsekal Hari Tjahjanto ke DPR pada Rabu (3/11). Dalam surat itu, Jokowi mengirim nama calon tunggal yaitu Andika.
“Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto memang akan dihadapkan pada sejumlah hal besar,” kata Fahmi.
Fahmi mengingatkan bahwa Andika harus waspada terhadap kapal selam nuklir yang dikembangkan oleh Australia. Fahmi berpendapat, hal itu dapat mengancam kedaulatan Indonesia.
Fahmi menilai sebagai bagian dari zona damai dan bebas nuklir, Indonesia tak bisa tinggal diam. Apalagi, kata Fahmi, pergerakan armada kapal selam itu sulit untuk dideteksi.
Tantangan selanjutnya, kata Fahmi, yaitu terkait alat utama sistem senjata (alutsista). Fahmi menyebut, Andika harus bisa menutup kekurangan kekurangan alutsista Indonesia yang sekarang.
“TNI ini kan sedang berupaya serius, selain dari segi alutsista, dari segi organisasi bagaimana mencapai kebutuhan minimumnya,” kata dia. “Walaupun klasik terus harus diingatkan modernisasi alutsista dan prajurit. Ini PR yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Fahmi, Andika juga punya tantangan untuk menyelesaikan permasalahan di Internal TNI. Tantangan itu, kata Fahmi, bisa dikatakan juga yang terberat. menjelaskan, Andika juga harus membenahi kepatuhan dan kesadaran pada hukum setiap prajurit. Selain itu, ia juga harus bisa menyelesaikan perkelahian antara prajurit TNI dan Polri yang kerap terjadi. “Karena ini menyangkut reputasi bagaimana menjaga moral dan kompetensi prajurit,” ujarnya.
Belum lagi, kata Andika, terkait penumpukan perwira. Selain itu, Fahmi mengingatkan juga, dalam perekrutan, promosi, dan mutasi harus berdasarkan sistem merit bukan bukan subjektif.
“Ini kan dibilang berat ya berat. Karena sebenarnya dalam menentukan mutasi dan promosi itu sebaiknya bersandar dengan apa yang disebut merit system tidak like and dislike,” jelas dia.
Pengamat politik Hendri Satrio menyebut jika Andika menjadi panglima TNI, maka dia harus bisa membuat Cina tak berani lagi mengganggu perbatasan Indonesia di Natuna.
“Panglima yang dipilih itu harus bikin China takut untuk nakut-nakutin kita itu,” kata Hendri. Hendri menilai, Andika punya potensi untuk melakukan itu. Sebab, sebagai KSAD, Andika dinilai punya pengalaman yang banyak. “Harusnya dia bisa memprioritaskan si Natuna sebagai test case,” ujar dia.
Namun, menurut Hendri, tantangan berikutnya adalah terkait masa pensiun Andika yang terhitung 1 tahun lagi. Artinya, Andika harus mengebut pekerjaan rumah sebagai panglima.
“Kita mengharapkan seperti itu. Enggak tau apakah cukup waktunya bagi Andika. Itu keputusan berisiko tapi mungkin pak Jokowi punya perhitungan lain,” ujarnya. (SAF).
Baca juga : Kapolri: Sinergitas TNI-Polri Kunci Sukses Bangsa Hadapi Berbagai Ancaman