Jakarta – Pemerintah ingin menangani sektor keamanan Papua secara kemanusiaan berharap dengan pendekatan Kesejahteraan dan mengutamakan pertimbangan kemanusiaan.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan hal itu kepada Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa dalam rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Metode pembangunan kesejahteraan diharapkan dapat menciptakan Papua yang aman.
“Saya berharap pendekatan baru dan lebih manusiawi ini bisa benar-benar terwujud. Kita ingin Papua yang aman dan bermanfaat agar rencana kerja pembangunan kesejahteraan bisa segera diselesaikan,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12).
Usai UU Otsus Papua Tahun 2021, Ma’ruf Amin memimpin rapat tentang pendekatan Papua di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Ma’ruf mengatakan pelaksana proyek Papua tidak seluruhnya dari pusat namun tetap melibatkan pemerintah daerah yang mengetahui seluk beluk daerah dengan baik. Dia mengatakan kerja sama pemangku di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan.
“Perkuat aksi teritorial dengan menjadikan Kodim, Koramil, dan Babinsa sebagai pionir di bidang ini untuk mewujudkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP),” jelas Ma’ruf.
Ma’ruf mengatakan pemerintah telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan rencana percepatan di Papua. Ketentuan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Perpres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Perpres Papua. Provinsi Nomor 2 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor (UU) dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2001.
Oleh karena itu Ma’ruf meminta agar implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan seluruh lapisan masyarakat Papua. Karena efeknya bisa dirasakan secara keseluruhan.
“Dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasi, mencakup semua sektor, melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk seluruh elemen Papua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semua ini. , dalam rangka percepatan kesejahteraan Papua. Pembangunan bisa dicapai. Tunjukkan hasilnya,” kata Marouf.
“Saya meminta agar upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Papua tidak ditunda-tunda,” lanjutnya.
Rapat dihadiri oleh Mahfud Md, Menko Polhukam, Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Tito Karnavian, Mendagri, Budi Karya Sumadi, Menhub, dan Johnny G Plate, Menkominfo . Turut hadir KSP Moeldoko, Panglima TNI Andika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan, Jenderal KSAD Dudung Abdurachman dan KSAU Fadjar Prasetyo.
Sementara itu, Ma’ruf didampingi oleh Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Adhianti, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Satya Arinanto.
Baca juga : Sebanyak 44.582 Polisi Siap Amankan Gereja dan Tempat Wisata Guna Keamanan saat Nataru 2022
Bahas Papua Panglima TNI-KSAD Temui Wapres
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Keduanya mengomunikasikan cara baru untuk menangani masalah keamanan Papua.
Jenderal Andika bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf sebagai bagian dari rangkaian perjalanan Panglima dengan Presiden, Wakil Presiden dan tokoh lainnya.
Juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin Masduki Baidlovi mengatakan, Andika sering bertemu Maruf saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Saat itu, dikatakan Andika sering melaporkan perkembangan di lingkungan tentara Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf meminta Andika untuk mengawasi pembangunan negara, khususnya pembangunan Papua. Hal ini dilakukan karena Ma’ruf bertanggung jawab atas kesejahteraan Papua dan Andika bertanggung jawab atas keselamatan Papua.
Wapres juga diminta untuk terus memantau perkembangan negara, khususnya pembangunan Papua, karena Wapres memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Papua.
Seperti yang kita ketahui, Panglima TNI bertanggung jawab atas keamanan Papua. Bertanggung jawab. Bagaimana Panglima baru memasukkan alasan keamanan Papua ke dalam kebijakan,” kata Mahfud .
Beberapa hari kemudian, Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat, bertemu dengan Wakil Presiden Maluf di Kantor Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, Dudung melaporkan strategi Papua untuk menjaga keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf memuji Dudung karena telah mengambil pendekatan yang lebih manusiawi terhadap keamanan Papua. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan suasana damai di Papua dan membangun rasa keakraban di Papua.
“Pendekatan ini dapat menciptakan suasana damai dan keakraban di Papua,” kata Mahfud , Rabu (15/12).
Selain membahas pendekatan humanis, Dudung juga melaporkan rencana pendekatan teritorial. Pendekatan teritorial berbasis wilayah diharapkan tepat sasaran kepada masyarakat.
“Gagasan Pak KSAD memang sejalan dengan Pak Wapres, dan Pak Andika juga sependapat. Oleh karena itu, gagasan Wapres KSAD dan Panglima TNI adalah berbaris kemanusian,” Mahfud menjelaskan. (DP)
Baca juga : Kisah Panglima Perang Moro Kogoya, dari Puncak Jaya Papua sampai ke Jawa
Sumber : Detik.com