Jayapura – Bersamaan dengan Kongres Kehutanan Indonesia ke-7 yang dijadwalkan digelar pada Januari 2022, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) kembali menggelar Pra KKI yang digelar di Papua, Papua Barat.
Pelaksanaan Pra-KKI Regional Papua-Papua Barat akan diadakan di kota Jayapura, Provinsi Papua pada bulan Desember 29-30 dan akan menjadi yang terakhir dari rangkaian kegiatan di Bali-Nusa Tengara dan Maluku-Maluku Utara. Acara Pra-KKI regional di Papua-Papua Barat diprakarsai oleh Presiden Presidium DKN sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono,
Bambang mengatakan dalam sambutannya bahwa pihaknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan mendukung upaya pelestarian hutan, termasuk Papua dan Papua Barat. KLHK bersama salah satu mitranya, DKN diharapkan dapat melestarikan hutan dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.
Sebagai bagian dari upaya pelestarian hutan, KLHK telah mengubah kebijakan pengelolaan kehutanan dan kawasan hutan dari pTimber Management menjadi Forest Landscape Management atau Pengelolaan Hutan Berbasis Lansekap. Oleh karena itu, kami berharap faktor ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pergeseran kebijakan tersebut dimulai dengan revisi Rencana Strategis KLHK yang telah mengalami perubahan kelembagaan. Terkait hal itu, KLHK bersama DKN mengembangkan Pra-KKI untuk mensosialisasikan berbagai transformasi kebijakan mulai dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan sampai dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021, PP No. 23 Tahun 2021, dan PP No. 24 Tahun 2021 serta 7 (tujuh) Peraturan Menteri LHK yang merupakan mandat dari ketiga PP tersebut.
Pada acara tersebut, Gubernur Papua yang diwakili oleh Jan Jap L. Ormozerai, SH., M.Si, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua memberikan sambutan pada peresmian Pra-KKI regional Papua. dari Papua Barat.
Dalam sambutannya, Jan mengatakan bahwa sektor kehutanan menghadapi tantangan untuk mewujudkan visi keempat: memperkuat, sekaligus mewujudkan visi Gubernur Papua, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, di bidang pengelolaan hutan. Mempercepat perekonomian daerah sejalan dengan potensi daerah dan pembangunan struktural daerah yang berkelanjutan.
Dalam visi dan misinya, Provinsi Papua bertanggung jawab mengatur, mengendalikan, dan mengelola potensi sumber daya hutan berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa budaya dan lingkungan. Peningkatan dampak terhadap perekonomian Papua, baik di dalam hutan maupun di luar hutan.
Jan juga menambahkan, “Bersama dengan Pra-KKI Papua-Papua Barat, kami berharap menjadi tempat yang tepat untuk membahas dan menyatukan aspirasi delegasi Senat untuk berjuang atas nama Provinsi Papua dan Hutan Papua.”
Nur Amalia, Ketua Pelaksana Pra-KKI Wilayah Papua-Papua Barat, mengumumkan bahwa Pra-KKI akan diselenggarakan dalam dua hari, dengan lebih dari 100 peserta terdaftar, baik nyata maupun virtual. Amalia berharap Pra KKI akan menciptakan sinergi dan mengintegrasikan operasi kehutanan multilateral di masa depan.