Jakarta – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap pembicaraan damai antara Papua dan Jakarta bisa dimulai tahun ini.
“Mudah-mudahan tahun ini tahap awal sudah dimulai, dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, mereka bisa mulai duduk,” kata Taufan saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Namun, Taufan tidak memungkiri bahwa membuat rencana perundingan damai antara Papua dan Jakarta tidak akan mudah.
Meskipun dia berharap pembicaraan damai akan terjadi tahun ini, dia tidak dapat memprediksi bahwa itu akan benar-benar terjadi seperti yang diharapkan.
Sebab, dialog damai Jakarta-Papua merupakan proses panjang yang bergantung pada situasi politik, konflik, dan keamanan.
Meski begitu, Komnas HAM akan menjadi yang pertama memulai dialog dengan melibatkan tokoh-tokoh Papua, terutama yang berada di kubu pro-kemerdekaan Papua.
“Tapi kita akan melakukannya, minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya, prosesnya lama. Aceh juga dulu prosesnya panjang, kita harus bertemu di mana-mana,” tambah Taufan.
Laporan sebelumnya mengatakan bahwa Taufan mengkonfirmasi pembicaraan damai dengan kubu pro-kemerdekaan Papua akan segera dimulai dan telah disetujui oleh petinggi negara.
Baca Juga : Freeport Berikan Bonus Kepada Atlet Papua Peraih Medali PON XX 2021
“Itu disetujui oleh presiden. Kami sudah bertemu beberapa kali dan dia setuju,” kata Taufan.
“Pak Menko Polhukam, dan Panglima TNI dulu dan sekarang juga mengapresiasi. Kapolri mengapresiasi sejak awal,” lanjutnya.
Taufan menekankan bahwa kubu pro-kemerdekaan akan menjadi kelompok prioritas untuk dialog damai, bersama dengan para pemimpin adat, gereja, dan lainnya.
Jika tokoh-tokoh ini mau berdialog dengan Jakarta, dan sebaliknya Istana, maka bisa terjadi dialog damai langsung antara kedua kubu.
“Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua,” jelas Taufan.
“Khususnya mereka yang menganjurkan kemerdekaan harus diajak berdialog, kalau tidak kita tidak bisa. Yang terpenting adalah mereka. Saya juga mengatakan kepada pemerintah saat itu bahwa kami tidak dapat menolak untuk memulai komunikasi dengan mereka. Banyak politikus partai masih mendengarkan pendapat tokoh-tokoh kemerdekaan Papua,” katanya.
Baca Juga : Lukas Enembe: Rasionalitas Masyarakat Papua Tidak Bisa Dibodohi Oleh Hoax