Bangunpapua.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Sebesar Rp 150 ribu BLT diberikan kepada masyarakat sebanyak empat kali dan disalurkan dalam dua tahap.
“Hari ini, kita sudah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan. Per bulannya diberikan Rp 150 ribu. Jadi totalnya Rp 600 ribu dan diberikan dua kali. Rp 300 (ribu), Rp 300 (ribu),” ujar Jokowi yang juga didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Penyerahan BLT BBM hari ini mulai dilakukan di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Jokowi mengatakan, BLT tambahan akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga.
Dia berharap, BLT yang diberikan pemerintah dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi tetap terjaga.
Baca juga : Pemkab Wondama Segera Bangun Jalan Baru ke Pasar Sentral Iriati
Selain memberikan BLT, pemerintah juga memberikan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Subsidi upah ini akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu.
Dapat diketahui, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial terkait pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. Bantuan sosial tersebut akan kepada masyarakat mulai pekan ini.
“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat keterangan pers di Kantor Presiden, didampingi Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (29/8/2022).
Menkeu menjelaskan, pemerintah akan memberikan tiga jenis bantuan sosial kepada masyarakat. Pertama, BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah akan memberikan BLT kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu selama empat kali dan akan disalurkan dalam dua tahap.
Total anggaran BLT yang akan dialokasikan untuk masyarakat tersebut mencapai Rp 12,4 triliun. Sri Mulyani mengatakan, BLT akan disalurkan melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia.
Baca juga : Disperindagkop Wondama Jamin Kelancaran Pasokan Minyak Goreng Subsidi
Kedua, pemerintah juga memberikan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 9,6 triliun.
Ketiga, Presiden juga meminta pemerintah daerah melindungi daya beli masyarakat. Bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah tersebut menggunakan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yakni sebesar Rp 2,17 triliun.
Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat berupa angkutan umum, ojek dan nelayan, serta tambahan jaminan sosial.
“Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan, kami di Kemenkeu juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat,” jelasnya.
Menkeu berharap, bantalan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini akan mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan akibat kenaikan harga. Pemerintah berharap bantalan sosial ini akan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sumber : Republika
Baca juga : Pembangunan DOB Butuh Dukungan dan Komitmen Berbagai Pihak
