BANGUNPAPUA.COM – Kepala Suku Wali di Papua Melianus Wali meminta Gubernur Lukas Enembe menghormati hukum yang berlaku terkait kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kasus korupsi Lukas Enembe adalah murni kasus hukum dan tidak ada politisasi,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara, Minggu.
Ia menegaskan bahwa Lukas Enembe harus taat hukum, apabila ia merasa tidak bersalah, ia harus berani membuktikan di depan hukum yang berlaku di Indonesia.
Melianus mengatakan bahwa Lukas sebagai pejabat pemerintah harus tahu aturan hukum dan bekerja sama dalam memberikan keterangan kepada KPK.
“Lukas Enembe harus menghadapi proses hukum dengan berani dan berjiwa besar,” ujarnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan hidup tenang bersama keluarga daripada membela Lukas Enembe di kediamannya.
Beri kesempatan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Dia berharap seluruh masyarakat Papua harus dapat menciptakan situasi yang damai dan tidak terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang dapat merugikan masyarakat Papua.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya pihak-pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua Lukas Enembe menghindari pemeriksaan.
KPK menyayangkan dugaan adanya pihak-pihak yang kemudian membangun opini agar saksi maupun tersangka menghindari pemeriksaan KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (30/9).
Ali mengatakan setiap kasus yang ditangani, termasuk kasus Lukas Enembe adalah murni penegakan hukum. Ia mengatakan, hal itu hanya menindaklanjuti laporan masyarakat ke KPK.
“Sehingga kami meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memperkeruh dan memprovokasi masyarakat dengan narasi-narasi adanya kriminalisasi maupun politisasi,” ucap Ali.
Sumber : Antara
Baca juga: Gubernur Papua Dicekal ke Luar Negeri