Jakarta, Bangunpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi pertemuan DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI bersama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), terkait aspirasi warga di Mimika mengenai dampak limbah tailing.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM menjelaskan pertemuan dilakukan di Jakarta dan menyepakati sejumlah hal.
“Kesepakatan itu diambil secara bersama-sama. Pada prinsipnya, pemda konsisten untuk memfasilitasi, memediasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kami bersyukur dengan pertemuan hari ini mendapatkan kesepakatan bersama,” jelas Ribka di Jakarta, Senin 11 September 2023.
Dalam pertemuan tersebut juga terlihat anggota DPR Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan BUMN.
Baca Juga : Jumlah KKB Papua yang Tewas Ditembak di Papua Pegunungan Jadi 5 Orang
Terdapat 5 poin yang disepakati, yakni:
- Pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian.
- Program-program PTFI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak, harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- PTFI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.
- PTFI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otawa bersama pemerintah.
- Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah tailing PTFI.
Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menerangkan pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI.
Kata Yoris, hal ini menjadi positif, dikarenakan PTFI memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat yang terdampak, salah satunya dengan program corporate social responsibility (CSR).
“Sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah baik terhadap masyarakat yang terdampak. Bahkan di daerah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang. PTFI telah menyampaikan ada sekitar lebih Rp300 miliar yangtelah digelontorkan,” katanya.
Yorrys bilang, ke depan PTFI telah berkomitmen bersama pemerintah untuk membuat program tambahan yakni membangun pelabuhan baru.
“Kami menilai, PTFI telah membuat program yang baik untuk mencari jalan keluar terhadap masyarakat. Kami (DPD RI) saat ini hadir untuk mencari solusi yang mana telah menjadi kesepakatan,” jelasnya.
Hal lainnya, PTFI telah berkontribusi membantu alat transportasi kepada masyarakat, bahkan menyiapkan lahan pertanian seperti sagu, kelapa dan kakao.
“Nah, ke depan mereka (PTFI) berencana membangun pelabuhan baru bagi masyarakat di sana. Itu adalah salah satu poin yang disepakati tadi,” tuturnya.
Program CSR Freeport
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menjelaskan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua dan ditindaklanjuti ke DPD RI merupakan aspirasi warga terdampak tailing di daerah pesisir yang letaknya sekitar 100 km dari lokasi kerja PTFI.
Tonny menjelaskan dengan program CSR, PTFI telah menggelontorkan Rp300 miliar di salah satu distrik yang jumlah penduduknya sekitar 2.000 orang.
“PTFI tak hanya konsen di daerah, melainkan hampir ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika. Kami siap mendengar aspirasi dari masyarakat, lantaran memang akibat limbah tailing ini telah diprediksi akan ada daerah yang berdampak langsung,” katanya.
Pihaknya juga telah membuat sejumlah program yang membantu langsung masyarakat, seperti alat transportasi laut, agar masyarakat bisa melaut ke daerah yang lebih jauh, membangun pabrik es, membuka perkebunan kelapa 500 hektar, perkebunan sagu 100 hektar dan perkebunan coklat.
“Jadi selama ini kita juga telah membuat program, guna memitigasi dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Dan kami pastikan program ini akan terus berkelanjutan diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga : Mengenal Tokoh Teladan Persatuan dari Papua
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari bangunpapua.com. Untuk kerjasama bisa kontak email tau sosial media kami lainnya.
