Jakarta – Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas jelang Pilkada serentak tahun 2024 terus diakselerasi. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Pertemuan PPID Satker Mabes Polri yang menjadi tonggak strategis dalam pengelolaan informasi publik, serta tantangan besar dalam menghadapi hoax pemilu.
Kegiatan berlangsung di hotel Ambhara, Jakarta Selatan, pada Rabu 20 November 2024, dan dibuka langsung oleh Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro yang mewakili Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Dalam pertemuan ini, tema yang diangkat adalah peningkatan kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri dalam mengelola informasi publik agar mewujudkan badan publik yang informatif.
Sasaran ini diarahkan guna mensukseskan Pilkada 2024 yang transparan dan akuntabel dengan harapan besar agar Polri dapat memperoleh penghargaan sebagai badan publik yang informatif dari Komisi Informasi Pusat.
Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan, “Guna mewujudkan badan publik yang informatif dalam rangka mensukseskan pilkada tahun 2024 sedang dilaksanakan.”
Mengacu pada Undang-Undang RI tahun nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, semua badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.
“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis,” jelas Brigjen Pol Tjahyono.
“Keterbukaan informasi di lingkungan Polri menjadi sangat krusial. Keterbukaan ini mendukung demokrasi dan proses pemilihan yang adil dan transparan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, diakui bahwa di era digital ini, masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak hanya kredibel tetapi juga penuh hoaks dan disinformasi.
Untuk itulah strategi PPID Polri terus dikuatkan, dan peningkatan literasi digital anti disinformasi menjadi salah satu fokus utama ke depan.
Berbagai narasumber lainnya juga memberikan kontribusi penting, seperti komisioner bidang kelembagaan dari Komisi Informasi Pusat, Partisipasi dari Bawaslu, dan praktisi media.
Pertemuan ini juga dilakukan melalui zoom meeting dengan Humas Polda di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan partisipasi yang luas bagi stakeholder yang terlibat.
Sebagai penutup, Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengimbau para pejabat dan operator PPID di lingkungan Satker Mabes Polri untuk mengikuti acara rapat koordinasi ini dengan sungguh-sungguh serta tidak segan untuk bertanya kepada para narasumber mengenai hal-hal yang belum dipahami.
Ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas informasi publik yang diharapkan dapat meminimalisir potensi hoax yang dapat mengganggu proses demokrasi, khususnya menjelang Pilkada 2024.