Kemenhub optimalisasi tol laut dengan multimoda jangkau Papua

Konektivitas multimoda ini merupakan buktinya dari upaya pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan-pegunungan pada daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan)

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut melakukan terobosan mengoptimalkan tol laut dengan memperluas jangkauan hingga daerah pegunungan Papua yaitu dengan multimoda bekerjasama angkutan darat dan udara.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, mengatakan konektivitas multimoda transportasi laut, darat dan udara telah dilakukan oleh pihaknya dalam satu trip perjalanan dengan menggunakan kapal, truk kontainer dan pesawat.

“Konektivitas multimoda ini merupakan buktinya dari upaya pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan-pegunungan pada daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) dan program strategis nasional Presiden Joko Widodo terlayani sampai ke wilayah pegunungan-pegunungan dan distrik-distrik di wilayah Papua,” kata Antoni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat sangat tinggi, dan disparitas harga di beberapa pedalaman Papua khususnya di pegunungan-pegunungan masih terjadi.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan diharapkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik angkutan multimoda dapat berlanjut dengan sistem layanan aplikasi yang terintegrasi seperti dalam layanan aplikasi SITOLAUT dengan satu dokumen pada semua moda transportasi.

Terobosan ini, katanya, diharapkan menjadi contoh implementasi tol laut di wilayah lain seperti Timika, Jayapura, dan Merauke dengan harapan dapat terjadinya efektifitas dan efisiensi pembiayaan uang tambang dan bongkar muat, efisiensi waktu pengiriman karena sinergi antarmoda dan menghilangkan disparitas harga yang jauh di wilayah pegunungan Papua.

Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bharto Ari Raharjo mengatakan angkutan konektivitas multimoda ini berawal dari permintaan pelayanan pengiriman barang oleh pengguna jasa sebagai penerima barang di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan kontainer dan dikirim langsung ke wilayah pegunungan di wilayah 3TP dalam rangka memenuhi kebutuhan distribusi logistik Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 lalu.

Proyek percontohan pelaksanaan konektivitas multimoda dilakukan dengan kapal tol laut KM. Muara Mas dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Pomako, Mimika kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui Perum Damri Cabang Mimika dari Pelabuhan Pomako ke gudang kargo Bandara Moses Kilangin.

“Lalu dilanjutkan dengan jembatan udara melalui angkutan perintis dan kargo ke Wamena dan angkutan perintis dengan pesawat jenis untuk ke beberapa distrik di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika yaitu Awarnop, Alama dan Zila,” katanya.

Bharto juga mengatakan bahwa sebagai optimalisasi tol laut pihaknya juga membuat trayek baru T-19 atau lingkar Papua yaitu Merauke, Kokas Fakfak, Sorong, Korido Supriori dan Depapre Jayapura. Rute ini belum pernah ada sebelumnya, baik pada trayek tol laut maupun komersil.

Rute ini merupakan pemintaan dari Pemerintah Daerah Papua yang dilatarbelakangi oleh Inpres No 10 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Trayek ini dibuat juga karena adanya surplus beras di wilayah Merauke, yang selama ini bila mendistribusikan ke Papua bagian utara harus melalui Surabaya dan dilakukan sebagai dukungan untuk swasembada beras di Papua dan Papua Barat.

“Hal ini kami lakukan untuk sebagai dukungan karena dibukanya pelabuhan baru di Kokas, Fak Fak pada Koridor Supriori dan juga pelabuhan Depapre, Jayapura dalam rangka ships promote the trade,” katanya.

Diharapkan dengan evolusi konektivitas yang sangat komplek ini dapat membawa iklim positif pada perkembangan logistik di Tanah Air. Serta sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dengan konsep dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.