JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan capaian pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan wilayah lain.
Padahal, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) kedua wilayah tersebut merupakan yang terbesar bila dibanding provinsi lain.
Bahkan, jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Ditambah lagi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana otonomi khusus (otsus) dan dana infrastruktur untuk Papua.
Bila dilihat dari TKDD per kapita, atau per kepala keluarga di Papua, maka untuk Provinsi Papua Barat besarannya yakni Rp 14,7 juta.
Sementara untuk Provinsi Papua sebesar Rp 10,2 juta per kepala setiap tahun.
“Rata-rata nasional hanya Rp 3 juta per kepala. Ini gambarkan bahwa Papua dapatkan pemihakan yang cukup signifikan dibandingkan provinsi lainnya,” kata Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (26/1/2021).
Sri Mulyani merinci, untuk provinsi lain di Timur Indonesia, seperti Maluku hanya mendapatkan Rp 7,1 juta dan NTT Rp 4,2 juta per kepala.
Sementara untu Aceh besaran TKDD yang diterima Rp 6,4 juta dan Kalimantan Timur Rp 4,9 juta per kepala.
Tingginya TKDD tersebut nyatanya tidak sesuai dengan capaian yang diharapkan. Sehingga gap antara Papua dan daerah lainnya masih tinggi.
