Jakarta – Kepala Polda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan, penyelesaian berbagai konflik di Papua tak bisa lagi hanya diserahkan kepada aparat keamanan, Polri/TNI. Sebab ada latar kesejahteraan yang membuat berbagai aksi kekerasan dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sana.
“Mereka itu free man, banyak yang tidak punya pekerjaan, menganggur,” kata Paulus Waterpauw dalam program Blak-blakan di detikcom, Senin (15/2/2021).
Karena kondisinya demikian, menurut dia, keterlibatan kepala daerah (Bupati hingga Kepala Desa) dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua sangat diharapkan. Sebab pemerintah pusat sendiri sudah luar biasa dalam memberikan bantuan. Apakah dalam bentuk dana otonomi khusus maupun berbagai infrastruktur yang dibangun dalam lima tahun terakhir ini.
Jenderal Bintang Dua kelahiran Fak-fak, 25 Oktober 1963 itu merujuk perubahan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua. Wilayah ‘Merah’ pernah disematkan untuk Kabupaten Puncak Jaya, Puncak Dilaga, Tolikara, Jayawijaya, dan Lany Jaya. Tapi sekarang tak lagi terjadi konflik dan kekerasan di sana. “Karena para bupati di sana sudah menangani (kesejahteraan warganya) dengan baik,” kata Paulus Waterpauw.
Adapun di Intan Jaya dan Nduga, justru dalam tiga tahun terakhir kekerasan seperti tak berujung di sana. Paulus mensinyalir hal itu terjadi antara lain karena sisa konflik akibat pemilihan bupati 2017. Sementara di Nduga yang mendapatkan dana otsus melimpah, ternyata tak terlihat hasil pembangunannya di sana.
“Dua daerah ini minim sentuhan kemanusiaan dan kesejahteraan. Akibatnya kesehatan, pendidikan, tertinggal dari daerah lain. Anak-anak mudanya menjadi free man,” ujar Paulus Waterpauw.
(jat/jat)
