JAKARTA — Penanganan dugaan aksi kerusuhan yang memanfaatkan agenda penyampaian aspirasi menuntut kerja penegakan hukum hingga ke balik pergerakan dana. Polda Metro Jaya mengamankan 65 terduga perusuh usai menemukan indikasi persiapan tindakan kekerasan di sekitar Gedung DPR RI.
Dalam pengungkapan tersebut, kepolisian menyita sejumlah barang bukti berbahaya. Polisi mengamankan 39 senjata tajam, dua airsoft gun, tujuh jeriken berisi bahan bakar, serta 201 botol kaca yang dilengkapi sumbu atau bom molotov.
Donasi Sosial Diduga Jadi Kedok
Penyidik mengungkap dugaan penggunaan kegiatan sosial sebagai sarana menghimpun dana aksi. Penggalangan dana tersebut membawa narasi bantuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kampanye Charity for NTT. Namun, polisi menduga dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai persiapan aksi yang melanggar hukum.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanudin menyebut sumber dana diduga berasal dari beberapa jalur. Selain uang pribadi dan pemberian pihak lain, penyidik menemukan indikasi penggunaan dana hasil donasi terbuka.
“Penelusuran aliran dana menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk mengidentifikasi hubungan antara penghimpun dana, penyedia kebutuhan aksi, dan pihak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum,” ujar Iman.
Pemeriksaan transaksi keuangan menjadi langkah krusial untuk mengurai rangkaian aktivitas yang mendahului peristiwa kerusuhan, sehingga konstruksi perkara tidak sekadar bertumpu pada dugaan di lapangan.
Peran Strategis Reserse dan Perlindungan Publik
Pengungkapan jaringan ini menjadi pengingat bahwa penyampaian pendapat di ruang publik tidak boleh disusupi tindakan kekerasan. Di sisi lain, penyalahgunaan narasi sosial berpotensi merugikan masyarakat yang berniat memberikan bantuan secara sukarela.
Proses hukum ini membutuhkan ketelitian jajaran reserse untuk melacak keterkaitan antarperistiwa. Penelusuran tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang berperan dalam pendanaan maupun penyediaan sarana aksi.
Melalui pendalaman motif, pemeriksaan aliran dana, hingga penguatan pembuktian, tagar #ReserseBekerja diwujudkan melalui kerja nyata kepolisian dalam mengurai perkara secara transparan dan terukur demi melindungi keamanan masyarakat serta menjaga iklim demokrasi.
